Portal Bojonegoro - Perpecahan di tubuh Junta Militer kian menambah ketegangan di Myanmar.
Hal tersebut akibat nada yang tidak lagi sinkron dalam jajaran elite Tatmadaw yang sepertinya juga sudah mulai terlihat.
Indikasinya dari dua jenderal penting Tatmadaw yang baru-baru ini dimutasi tiba-tiba seperti dilaporkan The Irrawaddy belakangan hari ini.
Keduanya adalah Letjen Aung Lin Dwe yang dicopot dari jabatan kepala pengadilan militer dan Kepala Staf Angkatan Udara Jenderal Maung Maung Kyaw yang dipaksa pensiun lebih cepat dari yang seharusnya.
Baca Juga: Taktik Pembumihangusan Kyaw Moe Tun Junta Militer Myanmar
Menurut laman The Irrawaddy, junta menyebut pencopotan kedua jenderal soal prosedur belaka, tetapi perwira-perwira pembelot menyebut kedua jenderal itu mungkin sudah tak mau lagi mendengar pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing.
Para desertir sendiri menilai Tatmadaw yang berkekuatan 300.000 prajurit tengah di ambang perpecahan. Indikasinya terlihat dari skala pembelotan yang begitu besar yang tak pernah terjadi selama enam puluh tahun terakhir.
Selain itu ada ketidakpuasan dari kalangan prajurit yang merasa hanya dijadikan kacung oleh atasan mereka.
Hal itu kian dikuatkan oleh semakin brutalnya Tatmadaw yang justru memperlihatkan kefrustrasian mereka dalam melawan suara kritis dalam internalnya dan dalam menghadapi perlawanan yang semakin luas dan sengit baik dari NUG maupun dari kelompok-kelompok etnis minoritas.
Dialog damai seperti dimintakan ASEAN pun tidak diadopsi junta Myanmar padahal mereka sudah menjanjikan solusi damai kepada ASEAN.
Dan kenyataan seperti ini mesti membuat ASEAN semakin keras menekan junta. Jangan sampai tragedi kemanusiaan dan genosida seperti dialami Rohingya terjadi lagi di sana karena bisa merusak citra dan merongrong kredibilitas ASEAN, selain karena kekhawatiran menimbulkan masalah kompleks di kawasan.
Baca Juga: Perlawanan Meluas Melawan Junta Militer di Myanmar
Sikap tegas seperti ditunjukkan Indonesia untuk tidak memberikan pengakuan kepada junta dengan mengecualikan mereka dari pertemuan-pertemuan ASEAN, harus dilanjutkan oleh organisasi kawasan ini.
Sebaliknya manuver seperti ditempuh PM Kamboja Hun Sen yang mengunjungi junta di Naypyidaw baru-baru ini, tak boleh terjadi lagi seperti ditegaskan dalam kritik para pemimpin ASEAN lainnya, termasuk PM Singapura Lee Hsien Loong belum lama ini.
Dunia dan ASEAN harus terus menekan junta dan tak memberi panggung yang bisa mengesankan adanya pengakuan untuk kudeta dan laku brutal mereka terhadap rakyatnya sendiri.***