PBB Mendesak Penguasa Militer Myanmar Buka Akses Bantuan Kemanusiaan

Portal Bojonegoro - PBB mendesak Penguasa Militer Myanmar buka akses bantuan kemanusiaan, guna mengatasi dan mencukupi kebutuhan rakyat.

Desakan tersebut diminta oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa – bangsa terhadap junta militer Myanmar saat ini.

Sejauh ini bantuan kemanusiaan dari luar Myanmar aksesnya tertutup sehingga rakyat Myanmar tidak mendapat kebutuhannya.

Baca Juga: Perpecahan di Tubuh Junta Militer Kian Menambah Ketegangan di Myanmar

Hingga saat ini sudah berjalan setahun sejak kudeta mengakhiri satu dekade demokrasi dan menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan.

Penggulingan terhadap pemerintah terpilih pada 1 Februari 2021 telah memicu protes nasional selama berbulan-bulan dan tindakan keras berdarah oleh militer--yang penggunaan senjata berat dan serangan udaranya terhadap perlawanan bersenjata di pedesaan negara itu--telah menyalakan kembali konflik lama dan membuat puluhan ribu orang mengungsi.

“Berbagai kerentanan yang dialami semua orang di seluruh Myanmar dan implikasi regional memerlukan tanggapan segera. Akses ke orang yang membutuhkan sangat penting bagi PBB dan para mitra untuk terus mengirim bantuan di lapangan,” kata Farhan Haq, wakil juru bicara Antonio Guterres dalam sebuah pernyataan.

"Angkatan bersenjata dan semua pemangku kepentingan harus menghormati hak asasi manusia dan kebebasan mendasar. Rakyat Myanmar perlu melihat hasil konkret."

Pemerintah militer Myanmar tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Pemimpinnya mengatakan tindakan keras dan serangan militer adalah untuk melindungi negara dari "teroris".