Tahun 2022, Pemerintah Targetkan Hapus Kemiskinan Ekstrem di 147 Kabupaten/Kota Wilayah Pesisir

Kemudian, sambung Wapres, program penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir pada 2022 akan dilakukan dengan fokus pada perluasan pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

“Penambahan bansos untuk pengurangan beban masyarakat miskin ekstrem, peningkatan akses layanan dasar, konektivitas wilayah, dan kolaborasi (diperlukan) untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan,” pungkasnya.

Baca Juga: Kode Redeem FF 'Free Fire' Kamis 23 Desember 2021

Pada kesempatan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto melaporkan bahwa program penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir tidak terpisahkan dari program penanggulangan kemiskinan ekstrem secara umum, seperti pembangunan infrastruktur dasar, program padat karya tunai, bantuan permodalan dan pembiayaan UMKM, serta program produktif terkait akses pekerjaan.

“Kemudian di wilayah pesisir ini (juga) terdapat program khusus dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yaitu Kampung Nelayan dan Perikanan Budidaya,” imbuhnya.

Selain itu, kata Airlangga, program yang juga akan dioptimalkan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kartu Prakerja, pembangunan Kampung Nelayan Maju, dan Kampung Perikanan Budidaya.

Baca Juga: UPDATE, Kode Redeem PUBG Kamis 23 Desember 2021

“Penyaluran di perikanan pada sektor KUR sejak Januari sampai 20 Desember 2021 sudah mencapai Rp5,18 triliun dan diberikan kepada 145.547 debitur,” lapornya.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono melaporkan bahwa untuk membangun Kampung Nelayan Maju, pihaknya telah berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk penyediaan infrastruktur dan perumahan.

“Kemudian dari sisi kelembagaan usaha kami bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM, untuk penyediaan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dalam hal penyediaan sekolah-sekolah termasuk Sekolah Menengah Kelautan, serta penyediaan energi kita meminta kepada Pertamina dan BUMN,” paparnya. ***