Network
PORTAL BOJONEGORO - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memutuskan untuk mengarahkan kasus dugaan pelanggaran hukum terkait kontrak proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan) di tahun 2015, yang berpotensi merugikan negara mencapai Rp 800 miliar, agar segera di Proses Hukum.
Mahfud MD juga menyatakan bahwa dirinya telah mendapat perintah dari Presiden Jokowi agar masalah Pelanggaran peraturan perundang-undangan Proyek Satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan) itu dibawa ke Peradilan Pidana.
Di langsir Portal Bojonegoro dari Antara News, Mahfud bahkan menegaskan agar tidak hanya menggelar rapat.
Baca Juga: Mulai 15 Januari, Pemberangkatan Jemaah Umroh Dihentikan Sementara
“Saya putuskan untuk segera berhenti rapat melulu dan mengarahkan agar (kasus ini, red.) diproses secara hukum,” ujar Mahfud MD dalam postingan akun Instagram resminya, dikutip dari Jakarta, Minggu.
Dalam tulisannya, Mahfud menegaskan bahwa kasus tersebut berlangsung sebelum Mahfud MD menduduki jabatan sebagai Menko Polhukam, tepatnya pada 2018.
"Saya jadi tahu karena pada awal pandemi COVID-19, ada laporan bahwa pemerintah harus hadir lagi ke sidang Arbitrase di Singapura karena digugat Navayo untuk membayar kontrak dan barang yang telah diterima Kemhan,” ucap Mahfud.
Baca Juga: Cari Pengganti Jokowi, Relawan Berikan Dukungan Terhadap Erick Thohir Maju Pilpres 2024
Mahfud kemudian mengundang rapat pihak-pihak terkait sampai berkali-kali. Akan tetapi, melalui berbagai rapat tersebut, Mahfud mengatakan bahwa ada yang menghambat untuk dibuka secara jelas masalahnya.
Artikel Rekomendasi