Ibu Kota Baru Indonesia, Pengamat Politik Rocky Gerung: Memang Potensi Jadi Kota Hantu

- 15 Februari 2022, 06:40 WIB
Ibu Kota Baru Indonesia, Pengamat Politik Rocky Gerung: Memang Potensi Jadi Kota Hantu.
Ibu Kota Baru Indonesia, Pengamat Politik Rocky Gerung: Memang Potensi Jadi Kota Hantu. /Kolase foto dari YouTube Rocky Gerung Official dan Twitter/@KemensetnegRI


PORTAL BOJONEGORO – Kembali menjadi topik Perbincangan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Baru.

Usai penetapan nama Ibu Kota baru Indonesia oleh Presiden Joko Widodo, dengan nama Nusantara.

Selanjutnya nama Nusantara diumumkan oleh Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat rapat bersama panja RUU Ibu Kota Negara (IKN) awal pekan lalu.

Baca Juga: Ibu Kota Baru Nusantara, Sri Mulyani : Pembangunan Bakal Gunakan Dana Anggaran PEN

Berada di Kalimantan Timur, Nusantara akan menggantikan Jakarta sebagai Ibu Kota. Di fase awal, Istana Negara akan dipindah segera pada 2024 mendatang bersama 4 Kementerian.

Sontak bergulir menjadi pro kontra di tengah para pejabat dan kalangan masyarakat, atas pemberian nama tersebut.

sebagaimana yang terjadi di Negara Myanmar, Ibu Kota Nusantara nantinya akan menjadi seperti 'kota hantu'.

Sama halnya dirasakan oleh Rocky Gerung.

Menurut Rocky Gerung, wacana ibu kota baru akan mangkrak dan menjadi Kota Hantu. Serta sebagian dana pembangunan ibu kita baru ini sebagian besar dari hutang.

Baca Juga: Cek Fakta : Kalimantan Jadi Jaminan Utang Indonesia ke China, Senilai 310 Triliun Rupiah

"Memang (potensial menjadi kota hantu), Sri Mulyani kan bilang hutang," ungkap Rocky Gerung seperti dikutip Pedomantangerang dari kanal YouTube-nya, pada Rabu, 19 Januari 2022.

Akibat hal itu, Rocky Gerung kuatir nantinya hutang akan dibebankan kepada president.

"Orang bukan sekedar mengkhawatirkan, orang melihat prosedur kita membayar hutang nanti dibebankan kepada presiden," ucapnya.

Selain itu,Rocky Gerung juga menyayangkan pemerintah yang tidak mengikut sertakan masyarakat dalam wacana pembangunan ibu kota baru tersebut.

Ia menilai, seharusnya masyarakat dilibatkan dalam mengambil keputusan.

"Kalo Istana rakyat ,maksa seluruh rakyat itu diminta semacam pendapat lah. Dibikin panjang (pembahasaannya) supaya rakyat diundang," kata Pengamat Politik itu.***

Editor: M. Irzal

Sumber: Pedoman Tangerang


Tags

Artikel Rekomendasi

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah