Ibu Kota Baru Nusantara, Sri Mulyani : Pembangunan Bakal Gunakan Dana Anggaran PEN

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan langkah awal pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang bernama Nusantara akan gunakan sebagian dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sri Mulyani mengatakan hal itu karena IKN menjadi bagian dari program PEN.

"2022 paket pemulihan ekonomi sebesar Rp450 triliun dan masih belum dispesifikasi seluruhnya, jadi ini nanti mungkin bisa dimasukkan dalam bagian Program PEN,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers usai Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa, 18 Januari 2022.

Baca Juga: Weton Kamis Legi Jatuh Pada Hari Ini, Berikut Puncak Kesuksesan dan Rezeki Dari Umur 19 Hingga 60 Tahun

Meski demikian, Sri Mulyani tidak merinci berapa persen anggaran PEN untuk pembangunan pembangunan IKN. Ia memastikan anggaran PEN masih fokus pembangunan pandemi Covid-19.

Bendahara negara itu juga menjelaskan tahapan pembangunan pemindahan IKN terdiri dari lima tahapan yaitu tahapan paling kritis sesudah UU dibuat atau tahap pertama 2022-2024 dan diikuti tahap dua sampai lima dari 2025 sampai 2045.

Untuk tahap pertama akan fokus pada pengembangan akses infrastruktur bagi IKN sehingga rencananya anggaran untuk aspek ini akan masuk dalam kategori pemulihan ekonomi dalam Program PEN 2022.

Baca Juga: Pria Idaman Wanita Tahun 2022, Berikut Deretan Weton Lahir Pemiliknya, Apakah Kamu Termasuk?

"Kita nanti bisa desain kebutuhan awal terutama pelaksanaan akses infrastruktur bisa masuk dalam kategori penguatan pemulihan ekonomi dalam Program PEN 2022," kata Sri Mulyani, dikutip dari Antara.

Terlebih lagi, dari sisi kebijakan fiskal sesuai UU Nomor 2 Tahun 2020 maka defisit 2023 harus kembali ke level 3 persen sehingga pemerintah akan benar-benar menjaga defisit tetap terkendali di tengah kebutuhan anggaran yang banyakBaca Juga: Selain Beruntung, Garis Telapak Tangan M Yang juga Bakalan Sukses dalam Pekerjaan, Berikut Ciri-Cirinya

"Artinya 2022-2024 penanganan COVID-19, penyelenggaraan pemilu dan IKN semuanya ada dalam APBN yang akan kami desain. Pada saat yang sama defisit maksimal 3 persen mulai 2023. Ini akan diupayakan untuk semua tetap terjaga," kata Sri Mulyani.

Adapun anggaran pembangunan IKN 2025-2045 masih melihat keseluruhan kebutuhan estimasi jangka menengah hingga panjang.

Nantinya, dana ABPN akan digunakan untuk belanja seperti komplek pemerintahan dan infrastruktur dasar seperti bendungan air, telekomunikasi, jalan raya dan listrik.

Baca Juga: Sosok Nur Afifah Balgis Disebut Sebagai Koruptor Termuda Tampung Uang Suap Bupati Penajam Paser Utara

"Sebagian akan dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Project Development Fund (PPP) itu pasti membutuhkan dukungan APBN apakah dalam bentuk feasibility gap dan dukungan lainnya. Itu semua sudah kami identifikasi," ucap Sri Mulyani.*** (Julkifli Sinuhaji, Pikiran- rakyat.com)