Network
Portal Bojonegoro - Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sebelumnya disalurkan dalam bentuk bahan pangan pokok kepada keluarga penerima manfaat (KPM), sudah diganti menjadi bantuan tunai.
Namun, di lapangan, ketentuan Kementerian Sosial (Kemensos) RI itu diduga masih dicurangi oleh sejumlah oknum. Salah satunya terjadi di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
Perangkat Desa diduga memaksa keluarga penerima manfaat (KPM) untuk membelanjakan uang tuai yang mereka terima di agen yang telah ditunjuk.
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sebelumnya disalurkan dalam bentuk bahan pokok kepada keluarga penerima manfaat (KPM), sudah diganti menjadi uang tunai.
Baca Juga: Rumah Warga Korban Angin Puting Beliung di Sidoarjo yang Alami Kerusakan Mendapat Bantuan
Sayang, ketentuan Kementrian Sosial (Kemensos) RI itu diduga masih mencoba dicurangi pihak tertentu yang tetap memaksa KPM berbelanja di agen atau supplier.
Belakangan mulai muncul protes dari warga yang mengaku merasa dipaksa berbelanja sembako dengan uang yang dicairkan dari Kantor Pos.
Dugaan ini pun membuat Komisi D DPRD Lamongan geram, dan segera menghadirkan Dinas Sosial (Dinsos) Lamongan di gedung dewan, pada Rabu 2 Maret 2022 dari instagram info Lamongan.
.
"Tadi kita sudah berdiskusi dengan Dinsos Lamongan terkait BPNT yang sudah disalurkan (tunai) di kecamatan. Namun itu menimbulkan permasalahan-permasalahan di lapangan dan yang viral di media sosial," Ketua Komisi D Abdus Shomad saat dikonfirmasi.***
Artikel Rekomendasi