Network
Portal Bojonegoro – 19 Mei 1998 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Sudah 24 tahun yang lalu, puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Para mahasiswa memenuhi halaman hingga kubah gedung DPR. Aksi ini menjadi demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan mahasiswa selama 30 tahun terakhir di gedung DPR dan MPR.
Secara bergelombang ribuan masa mahasiswa berdatangan dari sejumlah kampus menyusul ketua kampus sudah bermalam terlebih dahulu di gedung DPR dan MPR sejak 18 mei 1998.
Demo mahasiswa di gedung DPR dan MPR ini adalah rangkaian dari unjuk rasa besar dengan tuntutan Reformasi meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya.
Dan dilaksanakannya sidang Istimewa MPR. Saat itu, para mahasiswa tidak sendirian. ada sejumlah tokoh yang tergabung dalam gerakan Reformasi Nasional juga mendatangi kompleks parlemen.
Pada 19 mei 1998 tepatnya sore hari sekitar pukul 15.20 Wib, masa mahasiswa dan sejumlah tokoh nasional mendapat kejutan.
Bagai petir disiang bolong, Pimpinan DPR dan MPR yang di wakili oleh Harmoko menyatakan meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.
“Dalam menanggapi situsai seperti tersebut atas, Pimpinan Dewan, baik Ketua maupun Wakil-wakil Ketua mengharapkan demi Persatuan dan Kesatuan bangsa, agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri,” Harmoko, 19 Mei 1998.
Meskipun telah ada pernyataan dari Harmoko, mahasiswa tetap bertahan di gedung DPR dan MPR. Semakin besarnya tuntutan di gedung DPR dan MPR pada hari itu, membuat Presiden Soeharto dan Orde baru semakin terdesak.
Hingga akhirnya, Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya pada 20 Mei 1998.
Agenda pertama Reformasi yakni mundurnya Soeharto terpenuhi.
Sementara, pada 11 april 2022 BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia) akan menggelar Aksi unjuk rasa untuk menyatakan sejumlah tuntutan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni:
1. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk bersikap tegas atau menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara;
Baca Juga: Buruh Demo, Pemerintah Akhirnya Bersepakat Soal UMK di Jawa Timur
2. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan;
3. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya;
4. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait;
5. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia;
Baca Juga: Demo ‘Jokowi End Game’ Kosong, Jakarta Kondusif
6. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatan.***
Artikel Rekomendasi