Portal Bojonegoro - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kian gencar melakukan penangkapan terhadap terduga koruptor atau maling uang rakyat, selama sebulan terakhir.
Para Garong uang rakyat tersebut sebagian besar merupakan penyelenggara negara beserta pegawai negeri dan pihak swasta baik didaerah maupun ditingkat pusat.
Apa yang dilakukan KPK ini, dilakukan selama pandemi Covid-19, meski kinerja pemberantasan korupsi ikut terhambat, karena pembatasan kerja di kantor (Work From Office/WFO) untuk mencegah penularan virus.
Baca Juga: Langka, Penyu Belimbing Panjang 174 Centi Muncul di Kalbar
Tidak sedikit personel KPK yang kemudian dinyatakan terinfeksi Covid-19. Pada 23 Juni 2021 saja, sebanyak 36 personel di Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi positif terpapar Covid-19.
Hal itu berdasarkan hasil tes usap antigen terhadap seluruh pegawai KPK. Mereka yang dinyatakan positif Covid-19 diistirahatkan sementara beberapa hari, padahal saat itu jumlah personel yang bekerja di kantor sudah sangat terbatas.
Meski personel terbatas dan sempat berkurang lagi akibat terpapar Covid-19, KPK mencatat selama semester I/2021 telah melakukan 77 penyelidikan, 35 penyidikan, 53 penuntutan dan 35 eksekusi.
Baca Juga: Vanuatu Agresif Usik Kedaulatan Indonesia Soal Isu HAM Papua
Dari perkara di penyidikan tersebut, KPK menetapkan 32 tersangka dari total 35 Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang diterbitkan.
Menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto, untuk capaian perkara tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebanyak 50 perkara.
Perkara yang ditangani pada Semester I/2021 sebanyak 160 dengan rincian 125 kasus merupakan "carry over" yang dibawa dari tahun yang lalu. Selain itu 35 kasus dengan Sprindik yang diterbitkan pada 2021.
Baca Juga: Khasiat Daun Pisang, Bisa Obati Flu dan Demam
Selanjutnya, pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka yang dipanggil dalam semua penanganan perkara pada semester I/2021 sebanyak 2.761 saksi dan 50 tersangka.
Jumlah penggeledahan dan penyitaan dalam proses penyidikan perkara selama tahun semester I 2021 adalah sebanyak 45 kali penggeledahan dan 198 penyitaan.
Meski kinerja penindakan terkendala akibat pandemi Covid-19, penangkapan dan penahanan terhadap tersangka tetap dilakukan pada Semester I 2021. Namun hanya empat orang untuk penangkapan dan 33 penahanan.
Baca Juga: Ini Makanan Bernutrisi yang Berpengaruh Pada Kerja Otak dan Jiwa
Covid-19 ini menjadi kendala yang luar biasa dan hampir 90 pegawai di Kedeputian Penindakan terpapar Covid-19 dan keluarganya kena Covid-19. Mereka juga harus konsentrasi dengan keluarganya.
Apalagi dengan peraturan 25 persen WFO (bekerja dari kantor) dan 75 persen WFH (bekerja dari rumah) sangat mengganggu penyidikan.
Atas kendala kinerja itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata pada 24 Juni, membantah anggapan bahwa pimpinan KPK sengaja mengerem kegiatan penindakan.
Baca Juga: Kacang Hijau Kaya Vitamin dan Serat, Sehat Bagi Kesehatan Tubuh
Namun, diakui bahwa KPK mengalami kesulitan untuk melakukan tugas-tugas penindakan seperti penyadapan, pemeriksaan saksi dan tersangka serta pekerjaan lainnya. Pandemi Covid-19 telah membatasi mobilitas pegawai KPK.
Saat berlangsung pembatasan kegiatan akibat pandemi Covid-19, operator yang bertugas untuk menyadap pembicaraan sangat berkurang. Operasi penangkapan harus didukung penyadapan yang optimal.
Operasi tangkap tangan (OTT) juga betul-betul bergantung pada kecerobohan dari pengguna telepon seluler yakni karena ketidakhatian-hatian target sehingga mereka bisa kelepasan bicara, bisa diikuti dan lainnya.
Baca Juga: Tips Minuman yang dapat Menurunkan Kolestrol Pada Tubuh
Wabah Covid-19 di Indonesia disebut-sebut mengalami puncak pada pertengahan Juli 2021.
Itu merupakan gelombang kedua yang ditandai penuhnya berbagai rumah sakit dan tenda-tenda darurat untuk perawatan pasien.
Setelah puncak gelombang kedua, tren angka kasus positif harian turun. Seiring dengan tren itu, pemerintah melonggarkan aktivitas publik termasuk pusat perbelanjaan dan perkantoran.
Baca Juga: Ini Efek Jika Mengkonsumsi Madu Beku Bagi Tubuh
Dengan pelonggaran aktivitas perkantoran tentu menambah kekuatan personel di KPK.
Penyelidikan dan penyidikan baik pemeriksaan saksi maupun penyadapan bisa lebih optimal.
Hasilnya, KPK menangkap Bupati Probolinggo, Jawa Timur, Puput Tantriana Sari bersama sembilan orang lainnya pada Minggu (29/8). Barang buktinya uang senilai Rp362.500.000.
Baca Juga: Bagaimana Cara Anda Mengontrol Tekanan Darah, Berikut Jawabannya
Selain Puput, berdasarkan informasi turut juga yang terjaring dalam OTT adalah Anggota DPR RI Hasan Aminuddin, suami dari Puput. Mereka ditangkap karena dugaan jual-beli jabatan termasuk untuk posisi kepala desa.
Pada 3 September, KPK menetapkan Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah, Budhi Sarwono (BS) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2018 serta penerimaan gratifikasi.
Selain BS, KPK juga menerapkan KA (Kedy Afandi/pihak swasta) sebagai tersangka. Kedy adalah orang kepercayaan dan pernah menjadi ketua tim sukses dari Budhi dalam pilkada.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Muncul, Siswa Harus Jaga Jarak Saat PTM
Kendati bukan OTT, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan terhadap kedua tersangka.
Budhi Sarwono membantah menerima "fee" sebesar Rp2,1 miliar dari berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara seperti disebut dalam konstruksi perkara.
Namun KPK menegaskan memiliki bukti kuat terkait penerimaan "fee" sekitar Rp2,1 miliar oleh tersangka Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS) atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur.
Baca Juga: Rumah Mewah di Tangerang, Jadi Pabrik Sabu Sindikat Internasional Asal Iran
Selanjutnya, KPK melakukan OTT di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (15/9) malam. Tim KPK mengamankan berbagai dokumen dan uang sejumlah Rp345 juta.
Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, tahun 2021-2022.
Yaitu Maliki (MK) selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Hulu Sungai Utara sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Baca Juga: Meski Belum Terdeteksi Varian R 1, Pemerintah Tetap Waspada Pintu Masuk Udara dan Laut
Selain itu, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Marhaini (MRH) dari pihak swasta/Direktur CV Hanamas serta Fachriadi (FH) dari pihak swasta/Direktur CV Kalpataru.
Berikutnya, KPK melakukan OTT di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (21/9) malam. KPK menangkap Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur.
Bupati Andi Merya Nur terjaring OTT di daerah Kecamatan Rate-Rate, Kabupaten Kolaka Timur, bersama lima orang lainnya.
Baca Juga: ASN yang Sudah di Vaksin, Prioritas Harus Masuk Kantor
Andi Merya baru menjabat tiga bulan. Dia dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi di Rumah Jabatan pada 14 Juni 2021.
KPK menetapkan dua tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, tahun 2021.
Dua tersangka itu adalah Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur (AMN) dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kolaka Timur Anzarullah (AZR).
Baca Juga: Wakil DPR Aziz Syamsuddin Diamankan KPK Terlibat Dugaan Korupsi di Lampung
AMN diduga meminta uang sejumlah Rp250 juta atas dua proyek pekerjaan di Kabupaten Kolaka Timur yang berasal dari dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Terbaru, KPK menjemput paksa Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, Jumat (24/9). Azis tiba di Gedung KPK, Jakarta, pukul 20.00 WIB mengenakan batik lengan panjang berwarna coklat.
Dia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan penanganan perkara korupsi yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung.
Baca Juga: Cegah Penularan, Satgas Covid-19 Kenalkan Sistem Bubble di PON Papua
Serangkaian penindakan itu dilakukan dalam kurun sebulan terakhir, di saat wabah sedang landai.
Harapannya wabah ini terus landai agar aktivitas masyarakat dan berbagai lembaga, termasuk pemberantasan korupsi bisa optimal.***